Kajian yuridis terhadap kedudukan majelis komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi

Lestari, Cahyani Intan Dwi (2026) Kajian yuridis terhadap kedudukan majelis komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

[img] Text
COVER.pdf
Download (703kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only
Download (335kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (584kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (387kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (815kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (321kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (385kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis kedudukan Majelis Komisioner dalam sistem penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Selain itu, kajian ini difokuskan untuk membedah kekuatan hukum dari putusan yang dihasilkan oleh Majelis Komisioner guna menjamin kepastian hukum bagi pemohon informasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ambiguitas eksekutorial dan risiko pembatalan putusan Komisi Informasi di pengadilan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer seperti UU KIP serta bahan sekunder berupa jurnal dan literatur hukum terkait. Teknik analisis yang diterapkan bersifat deduktif kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dan doktrin guna menjawab permasalahan kedudukan serta implikasi hukum putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Komisioner berkedudukan sebagai organ fungsional quasi-judicial dari lembaga negara penunjang (state auxiliary organs). Kekuatan hukum putusannya bersifat variatif; putusan mediasi bersifat final and binding, sedangkan putusan ajudikasi dapat diajukan keberatan ke PTUN atau PN. Kelemahan utama terletak pada ketiadaan kekuatan eksekutorial mandiri, sehingga eksekusi harus dimohonkan melalui pengadilan formal. Kondisi ini menciptakan disonansi antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords: Majelis Komisioner, Sengketa Informasi, Kekuatan Hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User: Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited: 27 Aug 2026 05:34
Last Modified: 27 Aug 2026 05:34
URI: http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/1022

Actions (login required)

View Item View Item