Analisis yuridis terhadap kendaraan bermotor yang tidak melengkapi fasilitas tanggap darurat

Salam, Akhmad Nur (2026) Analisis yuridis terhadap kendaraan bermotor yang tidak melengkapi fasilitas tanggap darurat. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (450kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB)

Abstract

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas sosial dan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan keadaan darurat di jalan juga semakin tinggi, termasuk risiko kecelakaan baik kebakaran kendaraan akibat gangguan teknis maupun kecelakaan lainnya. Oleh karena itu, aspek keselamatan lalu lintas menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi melalui pemenuhan persyaratan teknis dan ruas jalan kendaraan bermotor, salah satunya dengan penyediaan fasilitas tanggap darurat. Ketentuan mengenai fasilitas tanggap darurat tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) Huruf (b) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor, yang mewajibkan kendaraan tertentu untuk dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat sebagai perlengkapan keselamatan guna mencegah dan menanggulangi keadaan darurat berupa kecelakan kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai jenis golongan peralatan tanggap darurat sebagai bagian dari fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor serta implikasi hukum terhadap kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penyediaan fasilitas tanggap darurat merupakan norma hukum yang bersifat administratif dan menjadi bagian terpenting dari standar keselamatan lalu lintas dan kelaikan kendaraan bermotor. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan pidana pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Kendaraan Bermotor, Kecelakaan, Fasilitas Tanggap Darurat, Keselamatan Lalu Lintas
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	08 Sep 2026 04:14
Last Modified:	08 Sep 2026 04:14
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/1028

Actions (login required)

View Item