Tinjauan yuridis restorative justice dalam tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025

Maulidiyah, Salamatul (2026) Tinjauan yuridis restorative justice dalam tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (993kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB)

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan dengan latar belakang diberlakukannya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mekanisme restorative justice sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Kehadiran pengaturan tersebut merupakan bagian dari pembaruan hukum acara pidana yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan restorative justice dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, sekaligus menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme restorative justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 memberikan landasan hukum bagi penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan, perlindungan terhadap hak korban, dan tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara tindak pidana pencurian, penerapan restorative justice hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, terlaksananya pemulihan kerugian korban, serta mempertimbangkan kepentingan umum. Oleh karena itu, mekanisme restorative justice tidak dapat diterapkan pada setiap tindak pidana pencurian, melainkan hanya terhadap perkara yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian, Pemidanaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	24 Sep 2026 04:41
Last Modified:	24 Sep 2026 04:41
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/1044

Actions (login required)

View Item