Tinjauan yuridis terhadap kohabitasi dalam perlindungan hak-hak perempuan

Mufidah, Siti Chikmatul (2026) Tinjauan yuridis terhadap kohabitasi dalam perlindungan hak-hak perempuan. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (705kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan fenomena kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan pengaturan mengenai perbuatan tersebut dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan yuridis, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan, mengingat perempuan dalam hubungan kohabitasi dapat berada dalam posisi rentan terhadap ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan, serta ketidakpastian hukum. Pasal 412 KUHP juga mengatur mengenai,bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dikenai pidana dan ketentuan tersebut merupakan delik aduan, sehingga proses penegakan hukum hanya dilakukan dari pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta implikasi Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak-hak perempuan serta menganalisis formulasi kebijakan hukum terhadap kohabitasi agar tetap memberikan perlindungan hukum bagi perempuan tanpa menimbulkan diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP memiliki implikasi yang bersifat ambivalen terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Di satu sisi, ketentuan tersebut dapat memberikan perlindungan preventif melalui penguatan institusi perkawinan, kepastian hukum, dan perlindungan nilai kesusilaan. Di sisi lain, penerapannya berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap perempuan yang berada dalam posisi rentan akibat ketimpangan ekonomi, sosial, psikologis, relasi kuasa, penelantaran, atau kekerasan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan hukum terhadap kohabitasi perlu berlandaskan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, kesetaraan, nondiskriminasi, dan keadilan gender, serta menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Penerapan Pasal 412 KUHP juga perlu diharmonisasikan dengan ketentuan mengenai perlindungan perempuan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan anak agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada perlindungan institusi perkawinan dan norma kesusilaan, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak perempuan secara adil dan proporsional.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Kohabitasi, Perlindungan Hak Perempuan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	24 Sep 2026 05:40
Last Modified:	24 Sep 2026 05:40
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/1045

Actions (login required)

View Item