Legitimasi kedudukan hukum kewenangan kepolisian negara republik indonesia dalam sistem tata pemerintahan

A'idulloh, Ferara Anja (2026) Legitimasi kedudukan hukum kewenangan kepolisian negara republik indonesia dalam sistem tata pemerintahan. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (495kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB)

Abstract

Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan tersebut menempatkan Polri sebagai institusi negara dengan kewenangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pelaksanaan kewenangannya harus berlandaskan legitimasi hukum, prinsip negara hukum, asas legalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, kewenangan Polri harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, sesuai prosedur, tidak menyimpang dari tujuan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan. Besarnya kewenangan tersebut juga memerlukan pengawasan, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Adapun rumusan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kewenangan Polri berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 dan bagaimana kedudukan hukum Polri dalam sistem tata pemerintahan berdasarkan Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Polri berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada hukum, prinsip legalitas, proporsionalitas, kebutuhan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pertanggungjawaban. Kedudukan hukum Polri dalam sistem tata pemerintahan memiliki karakter khusus karena Polri merupakan institusi negara yang memiliki kewenangan di bidang keamanan dan penegakan hukum, tetapi dalam menjalankan kewenangan pemerintahan tertentu tetap harus tunduk pada prinsip administrasi pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, kewenangan Polri bukan merupakan kekuasaan yang mutlak, melainkan kewenangan hukum yang harus digunakan secara sah, terukur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan Polri, Kedudukan Hukum, Administrasi Pemerintahan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	02 Nov 2026 04:44
Last Modified:	02 Nov 2026 04:44
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/1056

Actions (login required)

View Item