Pertanggungjawaban hukum pendamping desa dalam hal terjadinya penyalahgunaan keuangan desa

Imron, Usman Ali (2023) Pertanggungjawaban hukum pendamping desa dalam hal terjadinya penyalahgunaan keuangan desa. Other thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (621kB)
	Text BAB_I.pdf Download (503kB)
	Text BAB_II.pdf Restricted to Repository staff only Download (641kB)
	Text BAB_III.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text BAB_IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text BAB_V.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text DAFTAR_PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (969kB)

Abstract

Pendampingan desa merupakan suatu kegiatan memberdayakan masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasian dan fasilitasi desa di mana salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan pendampingan desa. Kehadiran pendamping desa di sini cukup penting dalam berbagai hal di dalam masyarakat, pemerintah desa bersama dengan pendamping desa harus bergerak cepat dalam membangun strategi untuk mengentas kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial, utamanya di bidang keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa kewenangan pendamping desa dalam mengelola keuangan desa dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pendamping desa dalam hal terjadinya penyalahgunaan keuangan desa. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pendamping desa dalam mengelola keuangan desa dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pendamping desa dalam hal terjadinya penyalahgunaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kewenangan pendamping desa dalam mengelola keuangan desa telah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa dan PERMENDES No. 3 Tahun 2015 bahwa pendamping desa memiliki kewenangan dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pertanggungjawaban hukum pendamping desa bilamana terdapat penyalahgunaan keuangan desa harus dilihat dari segi adanya wewenang tersebut. Pertanggungjawaban hukum atas terjadinya penyalahgunaan keuangan desa dibebankan pada pertanggungjawaban hukum secara individual, artinya pelaku adalah seseorang yang wajib bertanggungjawab.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pendamping Desa, Kewenangan, Pertanggungjawaban Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	25 Aug 2023 02:59
Last Modified:	25 Aug 2023 02:59
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/389

Actions (login required)

View Item