Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari asas kepastian hukum

Pratama, Aldi (2023) Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari asas kepastian hukum. Other thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (363kB)
	Text BAB-I.pdf Download (222kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (851kB)

Abstract

Penelitian ini membahas terkait analisa yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari asas kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Secara umum dengan adanya jaminan fidusia akan mempermudah masyarakat khsususnya kreditur dan debitur yang terikat dalam suatu perjanjian. Namun, permasalahan akan muncul bilamana dalam perjanjian tersbut melakukan tindakan wanprestasi sehingga berakibat dilakukan eksekusi terhadap objek fidusia sebagai jaminannya. Metode penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya bahan hukum yang telah diperoleh, dilanjutkan dengan identifikasi dan klasifikasi. Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan secara sistematis seluruh bahan peraturan perundang-undangan kemudan mengkaji atau menganalisisnya berdasarkan argumen Hukum dan interpretasinya. Hasil dari penelitian ini penulis memaparkan bahwa asas kepastian hukum dalam Putusn Maihkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019 tertuju pada aturan yang mengatur bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia harus mendapatkan persetujuan dari pihak debitur, adanaya pernayataan debitur cidera janji tidak dapat dilakukan secara sepihak, pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara personal, namun harus melalui pengadilan. Sedangkan Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019 bilamana ditinjau dari kedudukan masyarakat sebagai kreditur berupa jaminan atas keamanan aset bilamana terjadi cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitur. Sedangkan bilamana ditinjau dari kedudukan masyarakat sebagai kreditur maka perlindungan hukum dapat dilakukan dengan melakukan perubahan klausul akta notaris penjaminan kebendaan fidusia serta upaya gugatan sederhana.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Kreditur, Debitur
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	31 Aug 2023 04:08
Last Modified:	31 Aug 2023 04:08
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/406

Actions (login required)

View Item