Pengaturan pendapatan asli desa dalam peraturan desa ditinjau dari pasal 73 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Firmansyah, Dhika Amaludhin (2023) Pengaturan pendapatan asli desa dalam peraturan desa ditinjau dari pasal 73 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Other thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (514kB)
	Text BAB-I.pdf Download (386kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (656kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pada prinsipnya, peraturan desa (PERDES) adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam peyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan desa yang aspiratif sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pendapatan Asli Desa juga menjadi salah satu sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja desa dan pembangunan desa. Berdasarkan hal tersebut adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi urgensi pengaturan pendapatan asli desa dalam peraturan desa dan apa akibat hukum yang timbul jika pungutan yang berkaitan dengan pendapatan asli desa tidak diatur dalam peraturan desa. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pengaturan pendapatan asli desa dalam peraturan desa dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul jika pungutan yang berkaitan dengan pendapatan asli desa tidak diatur dalam peraturan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan PERDES dalam suatu desa menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan sebagai payung hukum pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa. Pentingnya keberadaan PERDES dalam bidang pengelolaan pendapatan desa adalah sebagai wujud atau bentuk pencegahan dari adanya konflik di masyarakat desa yang dapat beranggapan bahwa pemerintah desa telah berbuat sewenang-wenang melakukan pungutan liar dan melakukan perbuatan melawan hukum serta membuat ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat desa.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Peraturan Desa, Pendapatan Asli Desa, Pungutan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	04 Sep 2023 04:13
Last Modified:	04 Sep 2023 04:13
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/416

Actions (login required)

View Item