Presidential Threshold penentuan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Yusril Aziz, Ahmad (2023) Presidential Threshold penentuan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Other thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text cover.pdf Download (534kB)
	Text bab-1.pdf Download (61kB)
	Text bab-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text bab-3.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text bab-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text bab-5.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Presidential threshold merupakan ambang batas penentuan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Presidential threshold merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik sebesar 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional. Aturan presidential threshold menjadi pro dan kontra karena aturan ini membatasi hak berpolitik untuk bisa mencalonkan atau memilih calon presiden secara bebas. Kemudian koalisi yang dominan terhadap calon presiden tertentu sehingga memunculkan dua calon saja sehingga masyarakat tidak disajikan adanya calon alternatif. Presidential threshold menjadi pro kontra bagi partai politik karena besarnya persentase ambang batas presiden yang terlalu besar. Kemudian partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen pada pemilihan umum sebelumnya tidak dapat mengusung calon presiden karena membutuhkan hasil suara legislatif. Partai politik yang baru bergabung juga tidak dapat mengusung calon presiden karena juga belum memiliki hasil suara legislatif untuk memenuhi besaran angka presidential threshold sehingga haknya sebagai partai politik untuk mengikuti ajang pemilihan presiden terhambat aturan presidential threshold. Pada penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan presidential threshold dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dampak yang ditimbulkan dari presidential threshold dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden terhadap partai politik. Menurut penulis dampak yang ditimbulkan dari presidential threshold dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden terhadap partai politik yaitu partai politik yang baru bergabung dan partai yang tidak lolos pemilu sebelumnya karena pada aturan presidential threshold pada pemilu serentak menggunakan hasil pemilu legislatif sebelumnya sehingga tidak dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu di mana setiap peserta penuky mempunyai hak pencalonan yang sama dalam pemilu.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Presidential Threshold, Presiden, Pemilihan Umum, dan Partai Politik
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	07 Sep 2023 04:52
Last Modified:	07 Sep 2023 04:52
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/429

Actions (login required)

View Item