Nawangsari, Ella Agusti (2023) Implementasi restorative justice dalam kewenangan kejaksaan selaku penuntut umum dalam asas dominus litis sistem peradilan pidana di Indonesia. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.
Text
COVER.pdf Download (484kB) |
|
Text
bab1.pdf Download (2MB) |
|
Text
bab2.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
Text
bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
Text
bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
Text
bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (875kB) |
|
Text
daftar-pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
Text
lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB) |
Abstract
Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Segala bentuk kejahatan harus diupayakan, misalnya dalam bentuk hukuman dan penyelesaian di luar pengadilan. Kadang-kadang juga disebut keadilan restoratif atau dikenal sebagai keadilan restoratif. Kejaksaan tidak memiliki kendali atas proses penanganan perkara, atau yang disebut “yurisdiksi”, karena hanya penuntut umum yang dapat memutuskan, berdasarkan bukti-bukti yang ada di dalam KUHAP, apakah suatu perkara layak dibawa ke pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kedudukan penuntut umum menurut asas dominus litis dalam mengimplementasikan restorative justice dalam sistem peradilan pidana dan agaimana kekuatan hukum suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui restorative justice dalam tingkat penuntutan? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan penuntut umum menurut asas dominus litis dalam mengimplementasikan restorative justice dalam sistem peradilan pidana dan agaimana kekuatan hukum suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui restorative justice dalam tingkat penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif atau penelitian yang difokuskan pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan penuntut umum menurut asas dominus litis dalam mengimplementasikan restorative justice dalam sistem peradilan pidana merupakan sebuah ketetapan yang jelas bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain JPU yang bersifat absolut dan monopoli. Berdasarkan hal tersebut JPU adalah satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana termasuk dalam hal pendekatan restorative justice pada tahap penuntutan. Kekuatan hukum suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui restorative justice dalam tingkat penuntutan pada dasarnya belum memiliki aturan perundang-undangan yang pasti dan mengatur secara spesifik terkait pengaturan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan restorative justice
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Restorative Justice, Dominus Litis, Jaksa Penuntut Umum |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > School of Law |
Depositing User: | Perpustakaan Unmer Pasuruan |
Date Deposited: | 16 Sep 2023 04:59 |
Last Modified: | 16 Sep 2023 04:59 |
URI: | http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/445 |
Actions (login required)
View Item |