Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada administrasi kependudukan oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Nurjannah, Imrotin (2023) Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada administrasi kependudukan oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (461kB)
	Text BAB-I.pdf Download (230kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (687kB)

Abstract

Perlindungan hukum merupakan salah satu kewajiban atau tanggung jawab negara termasuk perlindungan hukum atas data pribadi. Perlindungan hukum atas data pribadi dimaksudkan untuk menjamin hak-hak seorang individu agar hak atas privasinya tidak dilanggar. Kependudukan adalah bagian dari kegiatan hukum administrasi negara, di mana secara hukum pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pendataan terhadap setiap warga negara dalam rangka memberikan perlindungan dan memberikan pelayanan publik kepada setiap warga negara. Ketentuan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pendataan penduduk adalah upaya menciptakan hasil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berupa data administrasi pendataan kependudukan, dengan menggunakan sistem informasi kependudukan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi kependudukan. Selain itu, administrasi kependudukan dilakukan oleh semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan pembagian urusan sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian data-data yang diperoleh diuraikan dengan metode kualitatif-deskriptif. Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pada administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah, pada pelaksanaannya pemenuhan hak perlindungan data pribadi tersebut terdapat beberapa persoalan yang hingga kini masih sering terjadi dan sebagian belum teratasi. Oleh karenanya hukum harus menempatkan individu sebagai pusat perlindungan, yang berarti memastikan bahwa data pribadi dilindungi, terlepas dari apakah data mereka diproses di dalam atau di luar wilayah dimana mereka berada (extra territorial scope). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan otonom, pemerintah daerah perlu menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam meningkatkan sumber pembiayaan, dengan menggali dan memberdayakan berbagai potensi daerah yang ada demi mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	20 Sep 2023 04:20
Last Modified:	20 Sep 2023 04:20
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/450

Actions (login required)

View Item