Kedudukan hukum inspektorat daerah dalam melakukan tindakan kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara

Dwijayanti, Siti Ulfiah (2023) Kedudukan hukum inspektorat daerah dalam melakukan tindakan kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB-I.pdf Download (169kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Fungsi pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP menegaskan bahwa semua entitas pelaporan dan akuntansi wajib menerapkan pengendalian intern. APIP memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga peran APIP perlu diperkuat dalam segala aspek termasuk sumber daya manusia, kelembagaan dan standardnya. Badan pengawas daerah di sini fokus pada fungsi preventif, yaitu mencegah kesalahan dalam pelaksanaan program sebagai pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum inspektorat daerah dalam melakukan tindakan kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan bagaimana bentuk tindakan inspektorat daerah kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Inspektorat Daerah dalam melakukan tindakan kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan mengetahui bagaimana bentuk tindakan Inspektorat Daerah kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum Inspektorat Daerah dalam melakukan tindakan kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sebagai unsur pengawas sekaligus melakukan pembinaan terhadap pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Bentuk tindakan Inspektorat Daerah kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara juga telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman antara Kemendagri dengan Kejaksaan RI serta Kepolisian RI bahwa terdapat beberapa bentuk tindakan yang dilakukan seperti pemeriksaan investigatif, penyelidikan, penyelesaian administratif, hingga pelimpahan kepada APH untuk diproses secara pidana jika terbukti dan terindikasi adanya kerugian keuangan negara, dan setelah itu dapat dilakukan tuntutan ganti rugi oleh pihak yang berwenang

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Inspektorat Daerah, Pejabat Pemerintahan, Keuangan Negara
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	10 Oct 2023 03:13
Last Modified:	10 Oct 2023 03:13
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/479

Actions (login required)

View Item