Surat pernyataan hibah sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara peradilan perdata (Studi kasus putusan nomor 0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl)

Zakiyah, Adinda Rizqi (2024) Surat pernyataan hibah sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara peradilan perdata (Studi kasus putusan nomor 0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text BAB-I.pdf Download (443kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (658kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam proses penyelesaian perkara di persidangan, undang – undang secara tegas telah mengatur apa saja yang sah dan bernilai sebagai sebagai alat bukti. Seperti hal nya dalam pembuktian hukum acara perdata, terkadang selalu menjumpai suatu kasus sengketa di mana para pihak yang berperkara masih kurang memahami dasar – dasar dan ketentuan dari suatu alat bukti. Salah satunya ialah terdapat pada contoh kasus dalam putusan perkara Pengadilan Agama Bangil nomor:0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl. Dalam kasus ini pihak yang mengajukan gugatan pembatalan hibah menyertakan sebuah alat bukti berupa surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan, dan hanya di waarmeking di notaris tanpa menyertakan tanggal pembuatannya. Dalam hal ini surat pernyataan hibah masih belum cukup untuk memenuhi unsur – unsur serta dasar dari suatu perbuatan hukum. Sehingga dalam kedudukan dan kepastian hukum dari surat pernyataan hibah sebagai alat bukti masih diragukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Hasil analisis dari penelitian ini menyatakan bahwa Surat (akta) pernyataan dibawah tangan sebagai alat bukti memiliki kedudukan hukum berdasarkan pada 3 macam syarat yaitu, pertama diakui kebenarannya yang berdasar pada Pasal 1875 KUHPerdata, kedua surat pernyataan harus di periksa dipersidangan menyesuaikan ketentuan Yurispudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985, dan terakhir didukung dengan alat bukti yang lain. Selain itu dalam mencakup kepastian hukum dari surat pernyataan hibah yang mendasari pada prsoses nya ijab/qobul pada kasus tersebut, harus memenuhi unsur dan syarat yang diatur dalam Pasal 682 (2) dan Pasal 687 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Surat Pernyataan Hibah, Pembuktian, Hukum Acara Perdata
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	31 Aug 2024 03:01
Last Modified:	31 Aug 2024 03:01
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/680

Actions (login required)

View Item