Anggreani, Puspita Dwi (2024) Peran otoritas jasa keuangan dalam mengatasi problematika pinjaman online ilegal. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.
Text
COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB-I.pdf Download (517kB) |
|
Text
BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (688kB) |
|
Text
BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB) |
|
Text
BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB) |
|
Text
BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB) |
|
Text
DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan dengan hadirnya lembaga keuangan berbasis teknologi (fintech) yang dikemas dalam platform layanan pinjaman online. Layanan ini memberi kemudahan kepada masyarakat dalam hal pinjaman dana dengan syarat yang lebih mudah daripada layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi. Namun, beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh platform pinjaman online kadangkala juga menimbulkan beberapa problematika yang meresahkan masyarakat selaku konsumen pengguna jasa pinjaman online. Sehingga penulis tertarik untuk membahas penelitian terkait Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi problematika terkait pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan serta Apa akibat hukum bagi pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menelaah kemudian menganalisa terkait kecocokan dengan masalah yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui bahwa peran OJK dalam mengatasi problematika pinjaman online ilegal yakni melaksanakan fungsi pengaturan yang dilakukan dengan cara membuat kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha pinjaman online khususnya terkait penetapan suku bunga pinjaman, upaya perlindungan data pribadi konsumen, mekanisme penagihan hutang dan prosedur perizinan usaha layanan pinjaman online. Sedangkan akibat hukum bagi pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan adalah pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) POJK No.10/Pojk.05/2022 berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman Online |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > School of Law |
Depositing User: | Perpustakaan Unmer Pasuruan |
Date Deposited: | 26 Sep 2024 03:00 |
Last Modified: | 26 Sep 2024 03:00 |
URI: | http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/710 |
Actions (login required)
View Item |