Perlindungan hukum bagi lembaga penyiaran terhadap penyiaran ulang siaran

Adha, Syarofil (2024) Perlindungan hukum bagi lembaga penyiaran terhadap penyiaran ulang siaran. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (941kB)
	Text BAB-I.pdf Download (209kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi lembaga penyiaran terhadap penyiaran ulang siaran yang mana topik ini ditinjau dari prespektif tujuan hukum. Dalam melakukan penyiaran ini lembaga penyiaran ini memiliki suatu Hak Ekonomi yang dimana dijabarkan dalam Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta . Dalam Hak Ekonomi itu sendiri dijelaskan bahwa Lembaga Penyiaran ini meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan : a. Penyiaran Ulang Siaran , b. Komunikasi Siaran, c. Fiksasi siaran dan atau d. Penggandaan Fiksasi Siaran. Dan dijelaskan pula dalam pasal 3 berbunyi setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran. Berdasarkan penjabaran pasal tersebut dijelaskan bahwa hak ekonomi yang melekat pada penciptanya yang mana hal ini bisa memberikan haknya kepada pihak lain untuk memperbanyak hasil ciptaanya melalui perjanjian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan . Dalam era globalisasi saat ini menjadikan orang atau pihak dengan cukup mudah mengabaikan perlindungan hak cipta yang tentunya dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan sepihak . Permasalahan ini yaang menjadikan pemegang hak cipta terutama maraknya pendistribusian dan pembajakan karya tanpa izin dari penciptanya. Penelitian ini menemukan bahwa ada akibat hukum yang ditimbulkan akibat pendistribusian yang mana dengan cara melakukan penyiaran ulang siaran tanpa izin dari Lembaga Penyiaran . Akibat hukum yang diberikan yang mana hal ini ditimbulkan karena adanya pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran yang mana dijabarkan dalam Pasal 118 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 yang mana terdapat sanksi yang diberikan Yang mana hal tersebut termuat dalam Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini mengatur tentang pihak yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak untuk memperoleh ganti rugi dan hal tersebut diberikan serta dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang dibayarkan paling lama enam bulan setelah terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	hak Cipta, Hukum, Lembaga Penyiaran
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	25 Apr 2025 01:14
Last Modified:	25 Apr 2025 01:14
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/778

Actions (login required)

View Item