Pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara e-purchasing

Sukma, Nur Raga (2025) Pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara e-purchasing. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (402kB)
	Text BAB-I.pdf Download (149kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Berbagai penyimpangan dan kecurangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah baik itu dilakukan oleh penyedia maupun pihak konsumen. Berbagai bentuk kesalahan kerap sekali dilakukan baik oleh pejabat maupun pelaksana di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, misalnya korupsi. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada kesalahan- kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana bila terbukti melanggar hukum pidana. Pentingnya mengetahui unsur tindak pidana yang terdapat dalam proses penyelenggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah guna untuk penegakan hukum yang berkeadilan akibat adanya kerugian negara yang timbul karena adanya korupsi. Selain itu bentuk pertanggungjawaban pidana seperti apa yang akan dilakukan oleh pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakan hukumnya merupakan dasar pengenaan sanksi/hukuman terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan pendekatan Undang-Undang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tidak pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses PBJ pemerintah harus memenuhi unsur tindak pidana pada umumnya yang mencakup unsur subjektif yang meliputi adanya subjek dan kesalahan, serta terdapat unsur objektif yang meliputi perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu disertai dengan unsur tindak pidana korupsi yang menitikberatkan pada keuntungan pribadi serta kerugian negara yang timbul akibat adanya kecurangan dalam penyelenggaraan PBJ pemerintah. Pengenaan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana juga diberlakukan kepada pelaku yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	pengadaan barang dan jasa, korupsi, pertanggungjawaban pidana.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	03 May 2025 01:35
Last Modified:	03 May 2025 01:35
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/781

Actions (login required)

View Item