Tanggung jawab yuridis penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap kesalahan sistem operasi perkeretaapian

Sakadomas, Renata Putri (2025) Tanggung jawab yuridis penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap kesalahan sistem operasi perkeretaapian. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (827kB)
	Text BAB I.pdf Download (400kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (552kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (925kB)

Abstract

Persinyalan merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam pengoperasian kereta api. Kesalahan operasi bisa berdampak buruk bagi penikmat angkutan umum kereta api. Seperti dalam peristiwa kecelakaan Cicalengka pada tanggal 5 Januari 2024. Peristiwa tersebut berdampak besar bagi penumpang dan pegawai yang bertugas. Peristiwa tersebut menimbulkan 33 penumpang menderita kerugian dan 4 orang lainnya kehilangan nyawanya. Peristiwa hukum tersebut menimbulkan akibat hukum yang melibatkan konsekuensi hukum perdata yang mencakup tanggung jawab atas kerugian materil maupun immaterial, seperti ketentuan Pasal 157 UU Perkeretaapian. PT. Kereta Api Indonesia sebagai penyelenggara berkewajiban mengganti kerugian yang terjadi akibat kesalahan operasi yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akibat hukum yang timbul jika terjadi kesalahan sistem operasi perkeretaapian dan bagaimana bentuk tanggung jawab yuridis penyelenggara sarananya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode menguraikan secara deskriptif dengan mengidentifikasi Perundang-Undangan serta mengklasifikasi bahan hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Hasilnya KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) menyimpulkan hasil analisis penyelidikan bahwa kecelakaan ini terjadi akibat dari adanya sinyal yang dikirim dari sistem interface tanpa adanya perintah dari perlatan persinyalan blok mekanik (uncommanded signal). Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh temuan adanya anomali, meskipun anomali tersebut sudah ditindak lanjuti dengan penanganan yang berupa reset mobis dan penggantian modul IBM (Interface Block Module) namun ada baiknya apabila dilakukan pengecekan dan perawatan secara berkala sehingga persinyalan antara blok eletrik dan blok mekanik bekerja dengan baik sebagaimana PM 44 Tahun 2018 yang berisi “Semua perangkat persinyalan elektrik dalam ruangan harus dapat bekerja dengan baik …”. Selain itu kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan operasi. Namun kesalahan operasi tidak selalu disebabkan oleh anomali pada alat persinyalan, melainkan bisa juga disebabkan oleh kelalaian (culpa) petugas PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api). Dikatakan kelalaian (culpa) karena petugas PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) tidak mengecek dan mengonfimasi keberangkatan dan kedatangan kereta. Pengecekan diatur dalam Pasal 81 PP 72 Tahun 2009. Dalam hal bentuk tanggung jawab berupa santunan, penyelenggara sarana tidak berpedoman kepada ketentuan tertulis UU Perkeretaapian. Karena rincian santunan atau ganti kerugian tidak diundangkan dalam UU Perkeretaapian sehingga dalam hal perincian besaran santunan atau ganti rugi ini bisa dikatakan kabur hukum atau multitafsir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh peneliti selanjutnya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	kesalahan operasi, kerugian, tanggung jawab
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	06 May 2025 03:55
Last Modified:	06 May 2025 03:55
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/786

Actions (login required)

View Item