Perlindungan hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek bagi usaha mikro, kecil dan menengah

Masyhuri, Imam Hadi (2025) Perlindungan hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (338kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (531kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting agar tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum seperti pemalsuan, peniruan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan pemilik merek. Seringkali terjadi sengketa merek muncul disebabkan adanya pihak yang tidak beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan merek-merek terkenal atau menguntungkan, untuk tujuan mendompleng kepopuleran atau mencari kompensasi uang/ganti rugi di kemudian hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui dan menjelaskan perlindungan hukum atas dugaan tindak pidana pidana pemalsuan merek bagi UMKM dan sanksi hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu kajian terhadap asas-asas, konsep-konsep, dan aturan-aturan hukum untuk menjawab isu hukum penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Berdasarkan analisa hukum yang digunakan. Perlindungan hukum preventif bagi korban pemalsuan merek yakni dilakukannya pendaftaran merek untuk menjamin haknya sebagai pemilik merek. Selanjutnya, perlindungan represif bagi pelaku di tingkat penyelesaian sengketa yakni diterapkannya asas praduga tidak bersalah dan asas pengadilan yang adil sebagai haknya di hadapan hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif bagi korban yakni diprosesnya pengaduan korban hingga adanya putusan pengadilan yang memberikan efek jera bagi pelaku pemalsuan merek. Sanksi hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek yakni apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan merk telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Sesuai dengan hasil pembahasan skripsi penulis dalam perkara nomor 63/Pid.B/PN.Psr Terdakwa Deby terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan pertimbangan hakim yaitu Terdakwa telah nyata telah melakukan produksi dan memperdagangkan barang berupa bantal merek “HARVEST” yang sejenis dengan bantal merek “HARVESTLUXURY” yang telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya, yang dilakukan tanpa seijin pemilik “HARVESTLUXURY” yang telah terlebih dahulu dan telah mendapatkan Sertifikat atas mereknya tersebut. Terdakwa tetap melakukan produksi dan pemasaran, maka dengan demikian sub unsur tanpa hak memproduksi/memperdagangkan barang sejenis telah terpenuhi dan terbukti menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Pemalsuan Merek dan UMKM
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	18 Sep 2025 03:35
Last Modified:	18 Sep 2025 03:35
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/888

Actions (login required)

View Item