Kajian yuridis ganti kerugian terhadap masyarakat akibat penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah daerah

Lisnaeni, Lisnaeni (2024) Kajian yuridis ganti kerugian terhadap masyarakat akibat penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah daerah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (271kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pemanfaatan ruang yang di dalamnya termasuk struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan (rencana tata ruang) yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut menjadi mengikat semua pihak, dan masing-masing pihak memiliki peran dalam proses pelaksanaan menuju keberhasilan yang diharapkan bersama. Dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang demi kemakmuran rakyat pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan menjelaskan bentuk penyelesaian sengketa terkait ganti kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa kewenangan daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan ruang merupakan salah satu urusan wajib. Penyerahan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai bagian dari otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara tepat dan berkeadilan. Dengan demikian, tujuan hukum yang ingin dicapai terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah sesuai dengan tujuan hukum kemanfaatan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang harus benar dan tepat serta dapat dirasakan kemanfaatannya bagi seluruh masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Penataan Ruang
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	19 Sep 2025 02:10
Last Modified:	19 Sep 2025 02:10
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/891

Actions (login required)

View Item