Tanggung jawab negara terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dalam perspektif obligation of conduct

Putri, Al Maidah (2025) Tanggung jawab negara terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dalam perspektif obligation of conduct. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Download (381kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Keterwakilan Perempuan merupakan partisipasi perempuan dalam sebuah proses politik, pemerintahan, dan pengambilan suatu keputusan, sehingga perempuan dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang berdampak pada masyarakat menurut Pasal 8 Huruf (C) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga keterwakilan politik perempuan dalam proses politik dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan analisis mendalam tentang bagaimana keterwakilan perempuan dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam politik dan pemerintahan. Selain itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterwakilan perempuan terhadap kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui dan menjelaskan tentang tanggung jawab negara terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dalam perspektif Obligation Of Conduct berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu kajian terhadap asas-asas, konsep-konsep, dan aturan-aturan hukum untuk menjawab isu hukum penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Berdasarkan analisa hukum yang digunakan, penulis menggunakan teori obyektif yaitu berupa penekanan pada tindakan nyata dan hasil yang dapat diukur, serta kewajiban negara untuk memenuhi standar tertentu dalam melaksanakan hakhak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dan proses politik terjamin melalui pembentukan peraturan-peraturan yang mendukung kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Negara harus memastikan bahwa peraturanperaturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi tentang hak-hak perempuan dalam proses politik dan dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat. Oleh karena itu, Perlindungan hukum dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan melalui kuota perempuan, pengawasan pemilihan, dan pencegahan diskriminasi, sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab Negara, Keterwakilan Perempuan, Pemilihan Umum dan Obligation Of Conduct
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	20 Oct 2025 05:01
Last Modified:	20 Oct 2025 05:01
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/899

Actions (login required)

View Item