Analisa yuridis mengenai kewajiban pemerintah desa dalam menyampaikan informasi laporan keuangan desa kepada publik berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas

Ichsan, Nur Huda Al (2025) Analisa yuridis mengenai kewajiban pemerintah desa dalam menyampaikan informasi laporan keuangan desa kepada publik berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (284kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Di Indonesia, korupsi yang marak terjadi termasuk korupsi keuangan desa, masih sering terjadi, sehingga keterbukaan informasi penting untuk dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa dan pelayanan publik. Untuk menghindari praktik korupsi dan bentuk penyalahgunaan lainnya, transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan sebagai prinsip utama pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atau pertanggungjawaban mengenai penggunaan dan/atau pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dalam format yang dapat diterima oleh masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai dana desa sangat penting untuk menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Informasi publik desa disediakan dan dipublikasikan secara berkala. Permasalahan dalam penelitian ini adalah aspek hukum pengaturan pelaporan keuangan desa oleh pemerintah desa kepada publik secara transparan dan penerapan prinsip akuntabilitas pelaporan keuangan desa untuk mencegah praktik pidana korupsi. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini berfokus pada hukum tertulis, maka kajian pustaka sangat penting untuk melengkapi penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum pengaturan pengungkapan laporan keuangan desa oleh pemerintah desa secara transparan diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yang memberikan landasan hukum bagi warga untuk memperoleh informasi termasuk laporan keuangan desa. Penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangan desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Pencegahan dilakukan melalui pengawasan oleh berbagai pemangku kepentingan mulai dari masyarakat desa, BPD, camat, APIP hingga Kementerian Desa sendiri dan telah ditetapkan berbagai peraturan perundangundangan. Pengawasan represif pertanggungjawaban dana desa dalam sistem pemerintahan desa melibatkan masyarakat desa dan BPD, dan KPK juga terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi dana desa dan lembaga desa lainnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	21 Oct 2025 03:01
Last Modified:	21 Oct 2025 03:01
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/900

Actions (login required)

View Item