Vernanda, Elsa Lawdy (2023) Efektifitas pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah pada dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas kepastian hukum. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.
Text
COVER.pdf Download (353kB) |
|
Text
bab-1.pdf Download (182kB) |
|
Text
BAB-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB) |
|
Text
BAB-3.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB) |
|
Text
bab_4.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB) |
|
Text
bab_5.pdf Restricted to Repository staff only Download (105kB) |
|
Text
DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembuat peraturan daerah yang dinilai masih belum optimal dilakukan. Dalam menjalankan Pemerintahan perlu adanya sebuah peraturan yang di buat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, dalam pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Pasuruan mendapatkan hambatan. hambatan tersebut diantaranya adalah Terkait Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan. Dan Juga terdapat Kendala yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penyusunan pembuatan Peraturan Daerah yang Berkepastian Hukum. Serta Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Penyusunan Pembuatan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung efektifitas serta hambatan dalam proses pembentukan peraturan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas kepastian hukum. Peneliti juga turun untuk melakukan wawancara terhadap anggota bapemperda dan sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan mengenai pembentukan peraturan daerah pada DPRD Kabupaten Pasuruan Hasil penelitian yang diakukan oleh Penulis DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui tahapan perencanaan,peyusunan,pembahasan,evaluasi dan fasilitasi rancangan Perda, penetepan atau pengesahan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, penyebarluasan. Dalam pembuatan rancangan peraturan perundangundangan DPRD menemukan kendala sering terjadi benturan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga terjadi keterlamatan pengesahan raperda, dalam mengatasi upaya tersebut DPRD melakukan pengumpulan data terlebih dahulu sebelum dibawa ke pemerintah pusat.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | DPRD, PERDA, KEPASTIAN HUKUM |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Hukum > School of Law |
Depositing User: | Perpustakaan Unmer Pasuruan |
Date Deposited: | 30 Sep 2023 02:24 |
Last Modified: | 30 Sep 2023 02:24 |
URI: | http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/462 |
Actions (login required)
View Item |