Romdani, Ine Dwi (2023) Efektivitas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri berkenaan dengan tugas United Nations High Commissioners for Refugees (UNHCR) dalam pemberian status pengungsi. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.
Text
COVER.pdf Download (867kB) |
|
Text
BAB-I.pdf Download (292kB) |
|
Text
BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB) |
|
Text
BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB) |
|
Text
BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB) |
|
Text
BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB) |
|
Text
DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (14MB) |
Abstract
Pelanggaran hak asasi manusia terhadap suatu etnis oleh negara asal membuat korban terpaksa mengungsi ke negara lain untuk memperoleh perlindungan sehingga baik negara transit maupun negara tujuan yang belum atau sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 harus menerapkan prinsip nonrefoulement. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1965, sehingga Indonesia tidak mempunyai kebijakan yang pasti mengenai penanganan ataupun mekanisme untuk memperlakukan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penulis melakukan penelitian tentang penanganan pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Rumah Detensi Imigrasi Surabaya merupakan unit pelaksana teknis Keimigrasian yang berada di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap Orang Asing yang berstatus pengungsi (Refugee) di wilayah Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengetahui efektivitas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri berkenaan dengan tugas United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam pemberian status pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun belum meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga tetap melaksanakan prinsip dalam hukum pengungsi yaitu salah satunya adalah atas dasar kemanusiaan. Namun seiringnya waktu dan makin bertambahnya jumlah pengungsi di Indonesia, tentu saja berbagai permasalahan muncul dalam penanganan pengungsi tersebut. Menurut data yang diambil dari laporan bulanan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, per Februari 2023 Warga Negara Asing yang berstatus pengungsi yang berada di Jawa Timur sebanyak 393 orang dengan persebaran 300 orang di akomodasi Puspo Agro, 55 orang di akomodasi Green Bamboo, 38 orang merupakan pengungsi mandiri. Kehadiran pencari suaka dan pengungsi merupakan fenomena sosial dalam hubungan internasional, yang memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan negara, baik sebagai negara penerima maupun negara transit. Begitu pun dengan Indonesia yang memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi. Dengan tidak ditolaknya kedatangan para pencari suaka dan pengungsi, maka mengakibatkan menumpuknya mereka yang berpotensi mengganggu keamanan ketertban masyarakat Indonesia, sehingga tuntutan kinerja optimal mengharuskan aparat pemerintah wajib melaksanakan tugas dan fungsinya yang diemban sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pengungsi Luar Negeri, Prinsip non-refoulement, efektivitas Peraturan Presiden Republik Indonesia |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > School of Law |
Depositing User: | Perpustakaan Unmer Pasuruan |
Date Deposited: | 03 Nov 2023 03:52 |
Last Modified: | 03 Nov 2023 03:52 |
URI: | http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/503 |
Actions (login required)
View Item |