Tinjauan yuridis kewajiban pemberi kerja dalam menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja

Listhyaningrum, Anggita (2024) Tinjauan yuridis kewajiban pemberi kerja dalam menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (4MB)
	Text BAB-I.pdf Download (1MB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kewajiban pemberi kerja dalam menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja adalah suatu hal yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hal ini telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun dalam kenyataannya masih banyak pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini membuat para pekerja belum terlindungi untuk keselamatan dan kesehatannya saat bekerja. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai,(1)bagaimana kewajiban pemberi kerja dalam menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja menurut Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011? dan (2)Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban memberi jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melalukan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang- undang. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi pustaka (blibliography study), yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Dalam hasil penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa kewajiban pemberi kerja dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan itu bersifat wajib, dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan hal ini berarti pemberi kerja ikut melindungi hak-hak pekerja yang memang seharusnya diberikan. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemberi Kerja yang secara lalai tidak melakukan kewajiban yang dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan jalur non- litigasi (di luar persidangan) dengan melakukan perundingan bipartit, atau dengan perundingan tripartit seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun demikian, jika perselisihan belum bisa diselesaikan melalui arbitrase maka bisa diajukan ke jalur litigasi yaitu ke Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Kewajiban, Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	21 Aug 2024 04:21
Last Modified:	21 Aug 2024 04:21
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/673

Actions (login required)

View Item