Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sextortion melalui pengancaman penyebaran video

Anggraini, Tassya Putri (2026) Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sextortion melalui pengancaman penyebaran video. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (838kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (605kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (861kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (597kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (810kB)

Abstract

Kemajuan teknologi digital dan internet telah memindahkan interaksi sosial konvensional ke dalam ruang siber, yang berkonsekuensi pada migrasi pola kejahatan baru seperti kekerasan seksual online berupa sextortion. Sextortion merupakan kejahatan hibrida yang menggabungkan delik kesusilaan dan pemerasan, di mana pelaku mengancam akan menyebarkan video intim milik korban untuk memeras uang atau menuntut kepuasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sextortion yang menggunakan modus pengancaman penyebaran video intim berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta mengidentifikasi celah hukum atau kelemahan formulasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal hukum, dan kasus nyata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 14 UU TPKS mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) secara komprehensif dapat menjerat pelaku sextortion melalui pemenuhan unsur subjektif berupa niat jahat (mens rea) untuk memeras/mengancam dan unsur objektif (actus reus) berupa penyalahgunaan konten seksual di luar kehendak korban. Sanksi pidana dalam pasal ini juga mengakomodasi perluasan konsep pemerasan dan memberikan perlindungan hukum yang progresif bagi korban. Namun, pengaturan ini masih menyisakan kelemahan normatif berupa ambiguitas dan area abu-abu karena belum memuat penjelasan eksplisit mengenai batasan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual serta status hubungannya dengan ketentuan pemerasan dalam KUHP.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Pidana, Sextortion, dan Pengancaman
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	23 Sep 2026 05:50
Last Modified:	23 Sep 2026 05:50
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/1042

Actions (login required)

View Item