Analisis yuridis terhadap pasal 372 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait hak imunitas anggota DPRD

Pratama, Alan Yoga (2026) Analisis yuridis terhadap pasal 372 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait hak imunitas anggota DPRD. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (318kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ambiguitas dan potensi penyalahgunaan penafsiran terhadap hak imunitas anggota DPRD Kota. Meskipun dijamin oleh Undang-Undang, dalam praktiknya sering terjadi benturan antara perlindungan profesi legislator dengan prinsip kesetaraan dihadapan hukum, terutama terkait batasan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan tugas kedewanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria hukum dalam penggunaan hak imunitas anggota DPRD Kota serta menjelaskan tujuan hukum yang hendak dicapai melalui perlindungan tersebut berdasarkan Pasal 372 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas anggota DPRD bukanlah hak kebal hukum yang bersifat personal, melainkan hak fungsional yang dibatasi oleh kriteria materiil (terkait tugas dan wewenang), kriteria ruang (baik di dalam maupun di luar rapat resmi), dan kriteria perlindungan fisik (inviolability) yang memerlukan izin tertulis dari Gubernur untuk pemeriksaan hukum. Tujuan hukum penggunaan hak imunitas ini adalah untuk mewujudkan keadilan politik, menjamin independensi lembaga legislatif, serta melindungi kedaulatan rakyat agar fungsi pengawasan terhadap eksekutif dapat berjalan tanpa hambatan berupa kriminalisasi politik. Meskipun demikian, hak ini tetap memiliki batasan dan tidak berlaku pada tindak pidana khusus, pelanggaran rahasia negara, atau pelanggaran kode etik.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Hak Imunitas, DPRD Kota, UU MD3
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	20 Oct 2026 04:27
Last Modified:	20 Oct 2026 04:27
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/1051

Actions (login required)

View Item