Putri, Salsabila Rizky (2026) Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pemilik produk atas tindakan repacking tanpa izin. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.
|
Text
COVER.pdf Download (405kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB) |
Abstract
Perkembangan dunia usaha yang pesat memunculkan berbagai praktik distribusi yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu, salah satunya adalah praktik pengemasan ulang (repacking) tanpa izin. Repacking tanpa izin merupakan tindakan pelaku usaha yang mengemas ulang produk milik pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pelaku usaha pemilik produk asli. Tindakan ini seringkali mengubah kualitas, takaran, dan komposisi produk, sehingga menimbulkan kerugian ganda, yaitu bagi pelaku usaha pemilik produk dan bagi konsumen. Meskipun praktik ini semakin marak terjadi, mekanisme perlindungan hukum bagi pelaku usaha pemilik produk serta penerapan sanksinya masih belum dipahami secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pemilik produk atas tindakan repacking tanpa izin menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta pengaturan dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku yang melakukan repacking tanpa izin berdasarkan UUPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menunjukkan bahwa UUPK telah memberikan bentuk perlindungan hukum berupa preventif dan represif bagi pelaku usaha pemilik produk. UUPK juga mengatur tiga lapisan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan repacking tanpa izin yang bersifat komplementer, yaitu berupa sanksi administratif, sanksi perdata berupa ganti rugi, dan sanksi pidana. Selain UUPK, beberapa ketentuan dalam KUH Perdata juga merupakan salah satu yang menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha pemilik produk. Perangkat hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan kerangka perlindungan yang cukup memadai bagi pelaku usaha pemilik produk. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih terhambat oleh tidak adanya regulasi khusus mengenai repacking, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, dan terbatasnya kapasitas pengawasan pasar. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus tentang repacking, penguatan sinergi antarlembaga penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha dan Repacking Tanpa Izin |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > School of Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Unmer Pasuruan |
| Date Deposited: | 21 Oct 2026 06:03 |
| Last Modified: | 21 Oct 2026 06:03 |
| URI: | http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/1052 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

