Kajian yuridis pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Hidayah, Elisa Nur (2023) Kajian yuridis pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Other thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (693kB)
	Text BAB-1.pdf Download (348kB)
	Text BAB-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text BAB-3.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text BAB-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text BAB-5.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan jawaban atas kebutuhan SDM yang profesional yang selama ini belum diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). PPPK diatur dalam PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK mensyaratkan adanya jumlah kebutuhan PPPK, jenis jabatan PPPK, serta analisis kebutuhan jabatan, dan beban kerja. Dalam hal ini, pengadaan calon PPPK dilakukan oleh instansi pemerintah melalui evaluasi yang objektif. Penyalahgunaan wewenang oleh perekrut dapat terjadi selama proses perekrutan. Kecurangan ini berdampak pada keyakinan calon PPPK bahwa tidak ada transparansi atau akuntabilitas dalam pelaksanaan rekrutmen PPPK dan terjadinya tindakan suap, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prinsip hukum dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) apabila terdapat kecurangan selama proses rekrutmen. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip hukum dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK dan bentuk perlindungan hukum bagi calon PPPK apabila terdapat kecurangan selama proses rekrutmen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang menganalisis teori, konsep, asas hukum dan undang-undang yang relevan dengan penelitian berdasarkan pada data sekunder dan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip hukum dalam hal pengadaan calon PPPK harus dilaksanakan melalui penilaian secara objektif yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan, penetapan kebutuhan dan pengadaan, penilaian kerja dan pengembangan potensi, pemberian gaji, tunjangan dan penghargaan, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Bentuk perlindungannya yaitu calon PPPK dapat melakukan upaya administratif dengan mengajukan gugatan keberatan dan banding atas apa yang dialami oleh calon PPPK bila benar telah terjadi kecurangan dalam sistem perekrutannya

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	PPPK, Rekrutmen, Kecurangan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	31 Aug 2023 03:42
Last Modified:	31 Aug 2023 03:42
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/405

Actions (login required)

View Item