Pertanggungjawaban hukum bagi pemberi kerja yang lalai mendaftarkan dirinya dan pekerjanya pada program jaminan sosial

Firmansyah, Dafa Alfarizi (2023) Pertanggungjawaban hukum bagi pemberi kerja yang lalai mendaftarkan dirinya dan pekerjanya pada program jaminan sosial. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (670kB)
	Text BAB-I.pdf Download (384kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (503kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (631kB)

Abstract

Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Tenaga kerja (pekerja) memiliki hak-hak atas kesejahteraan mereka, di mana salah satu hak dari tenaga kerja di Indonesia yaitu mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS. Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pemberi kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dan apa manfaat bagi pemberi kerja dan pekerjanya dalam mengikuti program jaminan sosial? Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pemberi kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan telah ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dengan tegas mengatur bahwa secara bertahap, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya beserta pekerjanya kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya. Sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS juncto Pasal 5 PP No. 86 Tahun 2013. Terdapat berbagai manfaat yang diperoleh oleh pekerja jika terdaftar sebagai anggota BPJS yaitu JHT, JKK, JP, JKM, dan Santunan. Sedangkan bagi pemberi kerja adalah tidak dikenakannya sanksi, kualitas perusahaan yang baik, memiliki potensi pekerja yang unggul dan lain sebagainya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Pekerja, Pemberi Kerja, BPJS.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	26 Oct 2023 02:20
Last Modified:	26 Oct 2023 02:20
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/500

Actions (login required)

View Item