Urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan peraturan desa

Makhfud, Makhfud (2024) Urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan peraturan desa. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB-I.pdf Download (177kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Peraturan desa merupakan suatu bentuk peraturan hukum yang dihasilkan oleh pemerintah tingkat desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) telah menempatkan peraturan desa sebagai aspek penting dalam menopang pelaksanaan pemerintahan desa. Artinya bahwa peraturan desa berarti penting sebagai elemen kunci dalam mendukung jalannya pemerintahan di tingkat desa. Salah satu aspek kewenangan ini adalah dalam pembuatan peraturan desa yang digunakan untuk mengatur beragam aspek kehidupan di desa. Agar peraturan desa dapat efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, diperlukan penggunaan asas kelembagaan yang tepat dan peran pejabat pembentuk yang kompeten. Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan peraturan desa dan akibat hukumnya jika Peraturan desa yang dibentuk tidak berdasarkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan peraturan desa dan mengetahui akibat hukumnya jika Peraturan desa yang dibentuk tidak berdasarkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan kepala desa bersama BPD dalam menyusun peraturan perundang-undangan di tingkat desa adalah hal yang mutlak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa yang berhak membentuk peraturan di tingkat desa yaitu kepala desa bersama BPD melalui kesepakatan bersama. Produk hukum yang dibuat tidak berdasarkan ketentuan yang ada dan bukan dibentuk oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dikatakan bahwa produk hukum tersebut batal demi hukum dan/atau dibatalkan

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Peraturan Desa, Asas Kelembagaan, Pejabat Pembentuk.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	13 Mar 2024 02:22
Last Modified:	13 Mar 2024 02:22
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/567

Actions (login required)

View Item