Abadi, Muhammad Imam (2024) Penerapan fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Studi di DPRD Kota Pasuruan). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.
![[img]](http://repository.unmerpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf Download (774kB) |
|
Text
BAB-I.pdf Download (203kB) |
|
Text
BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB) |
|
Text
BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB) |
|
Text
BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (789kB) |
|
Text
BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB) |
|
Text
DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah.. Tentu salah satu penyelenggara pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pasuruan. Kota Pasuruan adalah salah satu kota yang termasuk dalam wilayah administratif provinsi Jawa Timur. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pasuruan dilaksanakan oleh Walikota Pasuruan selaku Kepala Daerah yang berwenang di ranah eksekutif dan juga dilaksanakan oleh DPRD sebagai lembaga yang berwenang di legislatif. Yang termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pasuruan adalah penyelenggaraan PT BPR Kota Pasuruan sebagai BUMD di Kota Pasuruan. Sebagai BUMD PT BPR Kota Pasuruan tentu memiliki modal yang berasal dari APBD Kota Pasuruan. Dari sebab inilah PT BPR Kota Pasuruan menjadi salah satu pihak yang diawasi oleh DPRD Kota Pasuruan dalam penyelenggaraannya dan keberadaan PT BPR Kota Pasuruan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Perseoran Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, sebagai BUMD di Kota Pasuruan PT BPR Kota Pasuruan juga dikuatkan keberadaannya dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, permasalahan yang dijadikan kajian dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD ? dan bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD ? Dari penelitian skripsi ini dapat diketahui bahwasannya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD telah sesuai dengan Pasal 153 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan dilakukan dengan berbagai metode seperti hearing bersama, sidak lapangan, studi tiru dan memberikan berbagai masukan yang konstruktif terhadap PT BPR Kota Pasuruan. Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD menunjukkan hasil yang optimal, dapat ditinjau daripada masukan DPRD Kota Pasuruan terhadap PT BPR Kota Pasuruan yang banyak diakomodir dan dilaksanakan oleh PT BPR Kota Pasuruan dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan yang berefek terhadap naiknya sumbangsih PAD PT BPR Kota Pasuruan sebagai BUMD terhadap Pemerintah Daerah Kota Pasuruan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengawasan, DPRD dan BPR |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > School of Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Unmer Pasuruan |
| Date Deposited: | 05 Sep 2024 05:29 |
| Last Modified: | 05 Sep 2024 05:29 |
| URI: | http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/693 |
Actions (login required)
 |
View Item |