Tinjauan yuridis mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima dalam mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik

Setiawan, Muchammad Tedy (2024) Tinjauan yuridis mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima dalam mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text BAB-1.pdf Download (1MB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (978kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (581kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (863kB)

Abstract

Dalam konteks kota, migrasi dari pedesaan ke perkotaan sering kali dipandang sebagai jalan menuju peluang ekonomi, mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih individualistik dan kurang personal. Hal ini mencerminkan orientasi ekonomi yang lebih fokus pada keuntungan pribadi. Sementara itu, sektor informal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), terus berkembang sebagai bagian penting dalam struktur ekonomi, meskipun sering kali menghadapi tantangan perlindungan ekonomi yang kurang dari pemerintah. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai, (1) Bagaimana kewajiban pemerintahan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pasuruan berdasarkan Pasal 34 dan 35 Perda Kota Pasuruan No.2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?, (2) Apakah tujuan hukum yang hendak dicapai dengan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota Pasuruan dalam mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melalukan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang- undang. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi pustaka (blibliography study), yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Dalam hasil penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang jelas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pemberdayaan PKL, sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberdayaan PKL di Kota Pasuruan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib, bersih, dan teratur serta meningkatkan kesejahteraan PKL melalui pendekatan yang berkelanjutan. Pemberdayaan PKL didasarkan pada Perda Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mengatur lokasi usaha, perizinan, dan perlindungan hukum bagi PKL, sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Implementasi pemberdayaan PKL mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasu Pemerintahan. Dengan implementasi yang efektif, pemerintah Kota Pasuruan dapat mencapai keseimbangan antara mendukung pengembangan usaha PKL dan menjaga ketertiban umum, yang berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Kewajiban, Pemberdayaan, AUPB, dan Pedagang Kaki Lima
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	19 Sep 2024 02:53
Last Modified:	19 Sep 2024 02:53
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/707

Actions (login required)

View Item