Syalum, Novita Citra (2024) Analisis yuridis terhadap pelarangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (Studi Terhadap Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2023). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.
Text
COVER.pdf Download (503kB) |
|
Text
BAB-I.pdf Download (292kB) |
|
Text
BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB) |
|
Text
BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB) |
|
Text
BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB) |
|
Text
BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB) |
|
Text
DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Besarnya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia membawa dampak yang begitu kompleks. Hadirnya kaum LGBT yang mulai menyuarakan hak asasi manusia mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. LGBT di Indonesia dianggap sebagai salah satu perbuatan penyimpangan seksual dan dilarang. Banyaknya penolakan terhadap kaum LGBT membuat mereka ramai menyuarakan hak asasi manusia. Di sisi lain, hak asasi manusia sendiri dibatasi oleh norma-norma yang diakui di Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Sampai saat ini belum ada kepastian hukum untuk mengatur pelarangan LGBT. Dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah Bupati Garut mengeluarkan Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat. Namun, Peraturan Bupati tersebut hanya mengatur mengenai pencegahan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara yuridis terhadap Peraturan Bupati tersebut dan tujuan hukum yang hendak dicapai dari Peraturan Bupati tersebut. Selain itu, penulis juga menganalisis apakah Peraturan Bupati berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta metode penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam Peraturan Bupati tersebut dan perlu adanya aturan lebih tinggi yang mengatur pelarangan LGBT untuk menjamin kepastian hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai pelarangan dan pencegahan perilaku LGBT yang memiliki dampak buruk pada masyarakat secara luas, serta diharapkan dengan adanya peraturan tersebut akan menjamin kepastian hukum terhadap peraturan mengenai perilaku LGBT di Indonesia.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Yuridis, Pelarangan, LGBT |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > School of Law |
Depositing User: | Perpustakaan Unmer Pasuruan |
Date Deposited: | 26 Sep 2024 04:08 |
Last Modified: | 26 Sep 2024 04:08 |
URI: | http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/712 |
Actions (login required)
View Item |