Korelasi Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan peraturan daerah Kota Pasuruan Nomor 4 tahun 2016 terhadap penguatan modal kerja dan investasi pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah

Novita, Dewi (2025) Korelasi Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan peraturan daerah Kota Pasuruan Nomor 4 tahun 2016 terhadap penguatan modal kerja dan investasi pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB-I.pdf Download (621kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (669kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun sering menghadapi hambatan seperti keterbatasan modal dan akses pasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 memberikan dasar hukum untuk pemberdayaan UMKM, termasuk penguatan modal. Contoh kasus di Kelurahan Mayangan, banyak industri logam rumahan yang kesulitan karena kurangnya modal UMKM sering menghadapi hambatan seperti keterbatasan modal. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 memberikan dasar hukum untuk pemberdayaan UMKM, termasuk penguatan modal. Seiring dengan itu, permasalahan hubungan berkaitan dengan korelasi antara Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 semakin memperjelas peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM, dengan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas pendanaan dan penguatan modal untuk memastikan perkembangan UMKM yang berkelanjutan.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan buku utama,peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan lainya Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan memiliki tanggung jawab yang penting dalam mendukung pemberdayaan UMKM, khususnya guna penguatan pembiayaan modal kerja. Melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan memberikan pendampingan teknis bagi UMKM. Upaya ini mencakup penyediaan akses pendanaan melalui perbankan, lembaga keuangan non-bank. Selain itu, pembinaan berkelanjutan juga dilaksanakan melalui pelatihan dan evaluasi untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Dengan demikian, regulasi tersebut menjadi dasar bagi penguatan modal dan pengembangan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Korelasi hukum, UMKM, Penguatan Modal
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	11 Mar 2025 02:31
Last Modified:	11 Mar 2025 02:31
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/774

Actions (login required)

View Item