Tinjauan yuridis mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi

Aziz, Muhammad Hilmy (2025) Tinjauan yuridis mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (969kB)
	Text BAB I.pdf Download (300kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan program penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Salah satu upaya strategis adalah perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset berfungsi sebagai sanksi tambahan terhadap harta yang diperoleh dari korupsi, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Mekanisme perampasan aset berdasarkan Pasal 38 B ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum untuk menyita aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala dan memerlukan penguatan regulasi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menawarkan pendekatan hukum yang lebih progresif dengan mekanisme in rem, yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana tetap. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki urgensi yang tinggi sebagai instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui penguatan kekuatan hukum tindakan perampasan aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan perampasan aset dalam penegakan hukum di Indonesia. Berkenaan dengan mekanisme perampasan aset meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh mekanisme hukum yang belum optimal, serta urgensi dan kekuatan hukum tindak perampasan aset. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian diperlukan penguatan peraturan dan mekanisme perampasan aset, termasuk kemungkinan mengadopsi sistem perampasan berbasis gugatan perdata (in rem forfeiture) yang telah diterapkan secara efektif di beberapa negara lain. Dengan demikian, menyegerakan pengesahan RUU Perampasan Aset sangat penting untuk memperkuat mekanisme perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi demi mendukung optimalisasi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Korupsi, Perampasan Aset, Mekanisme Perampasan Aset
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	12 Nov 2025 05:25
Last Modified:	12 Nov 2025 05:25
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/911

Actions (login required)

View Item