Perlindungan Hukum Atas Jatuh Dan Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Kepada Negara Akibat Pengalihan Hak Milik Secara Tidak Langsung Kepada Warga Negara Asing

Irijanto, Irijanto (2024) Perlindungan Hukum Atas Jatuh Dan Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Kepada Negara Akibat Pengalihan Hak Milik Secara Tidak Langsung Kepada Warga Negara Asing. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (500kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Di Indonesia, dengan pesatnya perkembangan pembangunan di berbagai bidang, tanah telah menjadi modal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 2 Ayat (2) UUPA menetapkan bahwa kedudukan pemegang tanah di Indonesia adalah WNI. UUPA menganut asas kebangsaan/nasionalitas yang berarti bahwa hanya WNI yang punya hak milik atas tanah di Indonesia. WNA hanya boleh memegang hak pakai dan hak sewa atas bangunan/tanah. Adanya hak penguasaan negara terhadap hak milik atas tanah yang dimiliki oleh WNA sebab alasan tanahnya jatuh pada negara yang didasari Pasal 26 Ayat (2) UUPA, yaitu karena peralihan hak milik baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada WNA. Contoh akta pengakuan utang yang mana biasanya kalimat dalam perjanjian utang piutang antara WNI dan WNA tersebut menyebutkan bahwa jika WNI wanprestasi, maka WNA dapat mengambilalih hak milik atas tanah yang dimiliki oleh WNI. Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu apa akibat hukum atas jatuh dan hapusnya hak milik atas tanah kepada negara akibat pengalihan hak milik secara tidak langsung kepada WNA menurut Pasal 26 Ayat (2) UUPA dan bagaimana bentuk perlindungan hukum hak milik atas tanah yang jatuh dan hapus karena adanya pengalihan hak milik secara tidak langsung kepada WNA. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan tertulis, sehingga dengan penelitian ini kajian pustaka menjadi hal yang paling penting dalam menyelesaikan penelitian jenis ini. Adapun data yang digunakan adalah data-data sekunder yang sumbernya dari kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang didapatkan karena peristiwa dan/atau perbuatan hukum dengan mengalihkan hak milik atas tanah secara tidak langsung kepada WNA adalah bentuk dari pelanggaran hukum, yang mana adanya perbuatan dan/atau peristiwa tersebit berdampak pada hak milik atas tanah yang dikuasai oleh WNA tersebut jatuh dan dikuasai oleh negara. Negara berhak mengelola dan melakukan apapun atas tanah tersebut dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 26 Ayat (2) UUPA telah menegaskan bahwa kekayaan yang kaitannya dengan bumi dan seluruh yang terkandung di dalamnya adalah mutlak menjadi kuasa dari negara dan dikelola oleh negara untuk rakyat. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diambil di sini adalah perlindungan represif yang sanksinya diberikan kepada WNA dengan mencabut status hak milik atas tanah yang pernah dimiliki dan dikuasainya untuk dikelola dan dikuasai oleh negara untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	hak milik atas tanah, warga negara asing, dikuasai negara
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	01 Jul 2026 02:53
Last Modified:	01 Jul 2026 02:53
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/984

Actions (login required)

View Item