Analisis yuridis tentang kedudukan hukum tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hierarki peraturan perundang-undangan

Munif, Muhammad (2025) Analisis yuridis tentang kedudukan hukum tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (624kB)
	Text BAB-I.pdf Download (543kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Registered users only Download (835kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB)
	Text BAB-IV-.pdf Restricted to Registered users only Download (608kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Rancangan perubahan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tatib yang dilakukan DPR menimbulkan ketidakpastian hukum yang membahayakan. Revisi tata tertib DPR mengatur bahwa DPR akan memiliki kewenangan baru untuk menilai bahkan memberhentikan pimpinan lembaga yang sebelumnya telah menjalani uji kelayakan di DPR seperti Polri, TNI, KPK dan sejenisnya. Peraturan tata tertib DPR hanyalah peraturan internal yang mengatur mekanisme kerja DPR sendiri, bukan peraturan lembaga negara lainnya. Apabila peraturan internal tersebut melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang lain dan/atau Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan di atasnya justru menimbulkan kerancuan hukum dan penalaran yang sewenang-wenang. Upaya DPR untuk memperluas kewenangannya melalui peraturan internal menuai resistensi dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat maupun lembaga yang terkait langsung. Uji materiil (judicial review) perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap revisi peraturan tata tertib tersebut apakah sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku atau justru bertentangan dengan peraturan lain yang kedudukannya berada di atas peraturan DPR. Penulis merumuskan masalah penelitian ini ke dalam 2 (dua) masalah yaitu bagaimana kedudukan hukum tata tertib DPR RI dalam hierarki peraturan perundangundangan dan apakah Mahkamah Agung berwenang melakukan judicial review terhadap tata tertib DPR RI. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif yang fokus pada data sekunder sebagai data utamanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum tata tertib DPR RI bukan termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan wewenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang adalah wewenang Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Peraturan DPR, hierarki peraturan perundang-undangan, judicial review
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	01 Jul 2026 02:53
Last Modified:	01 Jul 2026 02:54
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/985

Actions (login required)

View Item