Tinjauan yuridis mengenai independensi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Safran, Muhammad (2025) Tinjauan yuridis mengenai independensi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (912kB)
	Text BAB-I.pdf Download (558kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (942kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Registered users only Download (672kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (584kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Peranan Badan Kehormatan memiliki peran penting dalam memantau dan mengevaluasi kinerja anggota Dewan, dengan tujuan untuk memastikan kedisiplinan serta kepatuhan norma, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DPRD. Tugas ini sangat penting untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, etika, serta kreadibilitas DPRD. Akan tetapi BK DPRD saat ini diragukan independensinya dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan, hal ini dikarenakan terjadinya konflik kepentingan terhadap anggota BK dan Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran. Dari isu tersebut, dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut : Urgensi independensi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta bagaimana mekanisme penegakan kode etik yang dilakukan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengatasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung aturan serta dasar hukum terhadap penanganan yang dilakukan oleh BK DPRD dalam penanganan perkara pelanggaran kode etik. Berdasarkan hasil penelitian, BK DPRD dalam menangani pelanggaran oleh anggota DPRD haruslah dilakukan secara professional. Urgensi indepedensi BK DPRD tersebut mengharuskan perlunya perubahan mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif. Keterlibat pihak luar dalam penanganan perkara di BK DPRD sangatlah diperlukan guna menajga integritas BK DPRD yang selama ini banyak mendapatkan stigma negatif dikarenakan pelanggar terhadap kode etik adalah teman sejawat yang sama sama berasal dari anggota DPRD dan mungkin juga berasal dari partai politik yang sama. Mekanisme penanganan perkara di BK mengacu kepada Peraturan DPRD sebagaimana yangditerapkan oleh DPRD Jawa Barat, mekanisme penegakan kode etik dimulai dari Pengaduan dan Tata cara pengaduan, Pelanggaran Tanpa Pengaduan, Penyelidikan, Pemeriksaan, Persidangan, Tata tertib Persidangan, Acara Persidangan Tanpa Kehadiran terperiksa, Pengambilan Keputusan, Keputusan, Tata Cara Penjatuhan Sanksi, Rehabilitasi, Peubahan tata Beracara Badan Kehormatan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Badan Kehormatan, DPRD, Kode Etik
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	01 Jul 2026 03:33
Last Modified:	01 Jul 2026 03:33
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/986

Actions (login required)

View Item