Samsul, Samsul (2026) Analisis yuridis kebijakan reskilling pekerja dalam menghadapi disrupsi otomatisasi lapangan kerja. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.
|
Text
COVER.pdf Download (616kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB) |
Abstract
Perkembangan teknologi digital dan otomatisasi industri telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia ketenagakerjaan. Penggunaan mesin otomatis, kecerdasan buatan, dan sistem digital pada berbagai sektor pekerjaan menyebabkan terjadinya pergeseran kebutuhan tenaga kerja, bahkan mengurangi penggunaan pekerja manusia pada beberapa jenis pekerjaan tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru bagi tenaga kerja untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah. Kebijakan reskilling menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi pekerja agar tetap memiliki daya saing di tengah disrupsi otomatisasi lapangan kerja. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis yuridis terhadap kebijakan reskilling pekerja dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di era otomatisasi serta bagaimana pengaturan hukum dan kebijakan pemerintah terkait reskilling pekerja dalam menghadapi disrupsi otomatisasi lapangan kerja di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, didukung oleh beberapa kasus sebagai contoh. Penelitian ini mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelatihan kerja, pengembangan kompetensi tenaga kerja, serta perlindungan hukum terhadap pekerja yang terdampak perubahan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reskilling di Indonesia masih belum diatur dalam suatu kerangka hukum yang khusus dan terpadu. Pengaturan mengenai peningkatan kompetensi tenaga kerja masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, implementasi kebijakan reskilling juga masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan akses pelatihan, kurangnya kesiapan sumber daya manusia, serta belum meratanya fasilitas pelatihan kerja di berbagai daerah. Dengan demikian, diperlukan pembentukan kebijakan yang lebih sistematis, adaptif, dan berorientasi jangka panjang guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif serta meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi era otomatisasi dan transformasi industri.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | reskilling, otomatisasi, sumber daya manusia |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > School of Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Unmer Pasuruan |
| Date Deposited: | 09 Sep 2026 06:28 |
| Last Modified: | 09 Sep 2026 06:28 |
| URI: | http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/1033 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

