Tinjauan yuridis terhadap larangan pembakaran sebagai bentuk pembukaan lahan dalam perspektif tujuan hukum

Syafira, Nabilla Tus (2025) Tinjauan yuridis terhadap larangan pembakaran sebagai bentuk pembukaan lahan dalam perspektif tujuan hukum. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Merdeka Pasuruan.

	Text COVER.pdf Download (593kB)
	Text BAB-I.pdf Download (442kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pembakaran lahan sebagai metode pembukaan lahan masih sering dilakukan meskipun telah dilarang secara tegas dalam Pasal 69 ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembukaan lahan dengan cara tebang bakar dapat menimbulkan dampak yang sangat kompleks yang tidak hanya berdampak terhadap ekologi tapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan hingga mencakup ke bidang-bidang yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap larangan tersebut serta menganalisis tujuan hukum yang ingin dicapai dalam Pasal 69 ayat (1) Huruf h UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut. Selain itu, untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap larangan pembakaran lahan serta mengevaluasi tujuan hukum yang hendak dicapai berdasarkan perspektif teori Gustav Radbruch, yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan larangan pembakaran lahan dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan, mengurangi dampak negatif, dan melindungi kesehatan masyarakat. Namun, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengecualian bagi masyarakat adat yang melakukan pembakaran lahan secara terbatas berdasarkan kearifan lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan. Selain itu, ketentuan ini juga bertujuan untuk menegakkan prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan. Adanya sanksi pidana dinilai lebih efektif dibandingkan sanksi administratif dalam menciptakan efek jera baik perseorangan maupun badan usaha. Dari perspektif tujuan hukum, larangan ini bertujuan untuk mencapai keadilan lingkungan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Namun, dalam praktiknya, kemanfaatan hukum belum sepenuhnya tercapai karena pembakaran lahan masih memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek bagi pelaku, sementara kerugian lingkungan dan kesehatan ditanggung secara kolektif oleh masyarakat. Maka kemanfaatan menjadi dasar harus dapat mengevaluasi efektivitas hukum, bukan hanya dari sisi keberadaannya, tetapi dari sejauh mana hukum itu memberikan kebaikan nyata bagi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords:	Larangan Pembakaran, Pembukaan Lahan, Tujuan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > School of Law
Depositing User:	Perpustakaan Unmer Pasuruan
Date Deposited:	11 Oct 2025 03:06
Last Modified:	11 Oct 2025 03:06
URI:	http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/898

Actions (login required)

View Item